Bagaimana Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia?

Baca Juga

 

 

            Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi pemicu masalah dari beberapa dimensi. Salah satunya yaitu kemiskinan yang memiliki latar belakang kompleks yang di miliki oleh masyarakat. Kemiskinan menjadi sebuah konsep ganda yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bentuk peningkatan kesejahteraan kelompok ataupun individu. Beberapa bentuk dari kebutuhan tersebut tidak hanya finansial akan tetapi berupa kekayaan yang mampu digunakan untuk berkontribusi terhadap masyarakat luas.

            Kemiskinan dalam aspek sosial-psikologis menunjuk terhadap segala bentuk kekuarangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan sebuah kesempatan – kesempatan dalam pemenuhan produktivitas. Nah, dimensi kemiskinan akan terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal akan datang dari si miskin seperti rendahnya latar belakang pendidikan, masalah ekonomi, keluarga, lingkungan maupun budaya.

            Sedangkan beberapa faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab seperti langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap tingkat sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain beberapa faktor kita sebagai akademisi maupun calon pekerja sosial yang dituntut untuk memiliki keahlian atau kompetensi dalam bidang sosial harus mengetahui teori.

            Teori kemiskinan budaya dikemukakan oleh  Oscar Lewis yang mengatakan bahwasanya kemiskinan dapat muncul dari dalam individu maka muncul konsepsi tentang kemiskinan itu sifatnya dimensional. Untuk itu, peran pemerintah dalam menangani atau penangulangan kemiskinan sangat dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapakan terwujud adanya untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkala atau berkelanjutan. Namun, kenyataan di lapangan banyak sekali ditemukanya kesalahan startegi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penangulangan permasalahan tersebut.

            Beberapa startegi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang sesuai yaitu : (1) masih berorientasi terhadao aspek ekonomi dibandingkan aspek dimensional (2) lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) dibandingkan dengan produktivitas (bergantung) (3) memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek (4) pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Sehingga dapat dismipulkan bahwasanya pemerintah dalam realitas sosialnya menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum membawa hasil yang baik atau maksimal.

Untuk itu, diharapkan pemerintah mulai berbenah supaya upaya yang dijalan kan dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan dengan melakukan upaya seperti : (1) melakukan koordinasi antar institusi yang terlibat dalam penanganan masalah kemiskinan jadi tidak antara miss komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat (2) melakukan perbaikan data masyarakat miskin secara jelas, efektif dan rinci (3) bersinergi untuk memajukan dan menumbuhkan program penanggulangan kemiskinan supaya lebih terarah, terpadu dan memiliki sifat berkelanjutan (4) menghilangkan aksi diskriminasi.

Maka, dengan adanya tulisan ini kita mampu menganalisis makna penangulangan kemiskinan serta mengetahui permasalahan kesejahteraan sosial dalam aspek ekonomi memerlukan upaya penanaganan khusus, pemerintah harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya serta masyarakat mau berkembang dengan kemampuan yang dimiliki supaya apa yang menjadi upaya pemerintah untuk masyarakat dapat berjalan dengan baik.