Bagaimana Cara Menyikapi Kasus Kekerasan Seksual Terahadap Anak Di Bawah Umur ?

Baca Juga

 

Beberapa tahun terakhir banyak sekali kita temukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (TPKS). Data tersebut dapat kita temukan dalam Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membahas data data tersebut. Jumlah data tersebut berkisar 2 dari 100 laki – laki dan 6 dari 100 perempuan korban kekerasan seksual yang pernah terjadi. Pemerintah sangat concern terhadap berita tersebut terutama Kemenpppa (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terkait melonjaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak – anak di berbagai kota.

Lalu, apakah pemerintah sudah memberikan upaya untuk mengurangi permasalahan tersebut? Sejauh ini, ditemukan banyak sekali kasus tindakan kekerasan seksual yang terjadi, namun sejauh ini upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Kasus kekerasan sesksual terakhir kita temukan dan masih hangat beritanya yaitu tentang kasus melonjaknya siswi di daerah Ponorogo yang dikabarkan hamil di luar nikah. Hal ini, sangatlah dikhawatirkan dengan permasalahan sosial, psikologis maupun fisik anak – anak jika hal ini dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

 Maka, pemerintah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. dalam proses peradilan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah dijelaskan dalam UU. No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 79 Ayat (3) menjelaskan bahwa Mnimum Khusus mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku terhadap anak sepanjang bertentangan dengan UU SPPA. Namun karena banyak dari kasus tersebut tergolong masih usia dibawah umur, maka banyak yang melakukan dispensasi dari permasalahan tersebut.

Padahal jika kita analisis lebih detail terkait permasalahan yang akan menganggu efektivitas dan keberlangsungan anak muda ini perlu ditekan dengan baik. Karena banyak sekali efek yang akan terjadi kedepanya jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan baik dan bijak oleh pemerintah setempat. Karena segala bentuk kekerasan seksual akan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis maupun sosial yang akan mempengaruhi korban maupun pelaku kekerasan. Perlu kita ketahui bahwasanya stigmatisasi masyarakat terhadap korban maupun pelaku kekerasan seksual sangatlah negative. Maka, untuk penyusunan upaya terkait penanggulangan permaslahan tersebut perlu dilakukan.

Banyak masyarakat yang memberikan masukan untuk dilakukan pernikahan saja, padahal pernikahan yang akan terjadi tersebut melanggar kodrat dalam Undang – undang karena kasus tersebut menjerat anak – anak dibawah umur. Jika pernikahan dilakukan maka akan memperpanjang lingkaran permasalahan yang akan terjadi kedepanya, seperti stunting pada anak, kemiskinan, bahkan KDRT bisa saja terjadi dengan kasus tersebut. Nah, terus langkah apa yang paling tepat dan efisien terkait masalaha yang begitu besar ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah?

Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan yaitu memberikan edukasi sejak dini kepada anak – anak, remaja, maupun orang dewasa terkait sex education. Sejak dulu kala, permasalahan mengenai kekerasan seksual ada, hal ini bisa di berantas dengan sistem yang harus dijalankan. Salah satunya yaitu pemberian sex education sejak usia dini, melakukan seminar – seminar di setiap sekolah, pola asuh orang tua dll untuk mengurangi permasalahan tersebut. Semoga peemrintah dapat menemukan solusi yang baik karena pemuda adalah asset bangsa, jika pemuda rusak bagaimana kondisi Negara yang akan datang?

Semoga tulisan ini menjadi reminder untuk kita semua untuk tetap berhati – hati dalam memilih pergaulan, jangan sampai terkecoh dengan hal – hal yang sudah jelas diharamkan. Semoga kita menjadi pemuda yang baik, berintegritas dan dapat menjadi asset pembaharuan bangsa dimasa yang akan datang. Salam semangat.