Sistem dan Aktor Undang – undang di Indonesia

Baca Juga

 

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang sudah dijelaskan dalam pasal 281 Undang – undang menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia telah dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. Dalam mencapai pembentukan undang – undang tersebut dibutuhkan aksi dan persetujuan dari rakyat yang menjadi sasaran pembentukan hukum oleh aparatur pemerintah.

Namun, masih banyak kita temukan kebijakan pemerintah yang dilahirkan namun, seringkali membuat celah agar bisa bermain. Dalam hal itu dari banyaknya kebijakan yang ada belum menyentuh kepentingan masyarakat sama sekali atau sama dengan upolis. Karena bukan tidak mungkin, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan di susupi oleh kepentingan - kepentingan tertentu baik yang bersifat eksternal maupun internal yang berakibat kebijakan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa adil dan rasa butuh masyarakat.

Untuk itu timbul keinginan untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat tanpa harus menindasnya. Menciptakan kebijakan hukum yang lebih baik harus diimbangi dengan usaha untuk mewujudkan peraturan - peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Untuk membentuk kebijakan hukum yang menyentuh rasa keadilan masyarakat tersebut, pemerintah tentu akan terhubungkan dengan sistem politik.

Para pengambil keputusan selalu mempertimbangkan masukan berupa tuntutan dari kelompok - kelompok kepentingan dan dukungan masyarakat yang percaya pada ligitimasinya. Setelah melewati proses konversi, mereka merumuskan keluaran berupa keputusan - keputusan dan tindakan-tindakan antara lain dalam bentuk yang utama yaitu : pemilihan terhadap produk hukum dan pemilihan berbagai kebijakan.

Apabila ingin “survive” maka setiap sistem politik harus memperhatikan umpan balik (feed back). Berarti bahwa hukum pada dasarnya merupakan produk sistem politik (the product of political system). Demikian pula apa yang dinamakan politik hukum sebagai bagian dari politik sosial dengan demikian nampak bahwa warna dan kualitas hukum yang berlaku dalam masyarakat akan tergantung pada warna dan kualitas sistem politik yang memegang kendali pemerintah.